Gerakan Oposisi

Undang Undang Cipta Kerja dibahas daam rapat oleh Presiden Jokowi dengan para Gubernur, termasuk Anies Baswedan , Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo. Namun dikutip Gerakan Oposisi dari Tempo.co, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak diberikan kesempatan berbicara sama sekali oleh Jokowi. Padahal, demontrasi menolak Omnibus Law yang dilakukan mahasiswa dan buruh ini terkonsentrasi di Jakarta hingga menyulut kerusuhan. Sebelumnya diberitakan, jika Anies Baswedan akan menyampaikan tuntutan pendemo ke pihak terkait termasuk Presiden Jokowi yang memang ingin buru-buru mengesahkannya. Baca Juga:  Jokowi Buru-buru Sahkan Omnibus Law, Didemo, Anies Baswedan yang Tenangkan Tetapi, dalam rapat antara para Gubernur dan Presiden yang dilakukan pada Jumat, 9 Oktober 2020 cukup mengecewakan. Dimana Anies Baswedan tidak bisa menyampaikan keterangan apapun kepada Presiden. "Karena pesannya seperti itu kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun," kata Anies

Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah salah satu keinginan Presiden Joko Widodo , maka tidak heran jika disahkan tengah malam. Layaknya banyak kisah dari dari Presiden RI ini yang dilakukan tengah malam. Anies Baswedan. sumber: Warta Kota Namun nyatanya, Omnibus Law justru membuat kegaduhan di tengah pandemi yang kita alami. Bahkan dokter Tirta mengecam pengesahan yang dilakukan tengah malam tersebut dalam acara Indonesia Lawyer Club, di mana ujung-ujungnya ia dan rekan tenaga medis yang harus stand by. Sementara setelah disahkan dan demo terjadi di mana-mana, Presiden Jokowi justru melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk berziarah. Padahal, demo yang terjadi besar-besaran tersebut harusnya ditenangkan presiden. Baca Juga:  Tolak Tunda Pilkada, Amir Hamzah: Taipan Kendalikan Jokowi Anies Baswedan Turun Tangan Tenangkan Warga Dikutip Gerakan Opisisi dari VIVA.co.id, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan datang menemui para massa dalam aksi demonstran

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah di depan mata, dan kampanye telah mulai terlihat di mana-mana. Padahal banyak pihak yang menyerukan agar Presiden Joko Widodo menundanya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo. Kritikan pun dilayangkan kepada pemerintah, salah satunya oleh Amir Hamzah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Ia mengatakan bahwa, ada dugaan jika presiden Jokowi dikendalikan taipan. Hal ini semakin menguat, setelah memutuskan untuk tidak menunda Pilkada 2020 yang dilakukan secara serentak. Meskipun mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. "Presiden Jokowi melalui Jubir Fadjoel Rachman menolak Pilkada 2020 karena ada kepentingan taipan dari masing-masing calon kepala daerah. Taipan ini diduga mengendalikan Jokowi,” katanya sebagaimana dikutip Gerakan Oposisi dari ID Today seperti dilansir suaranasional, Senin (21/9/2020). Presiden Jokowi Tidak Indahkan Pendapat Organisasi Islam Amir Hamzah mengatakan bahwa, presiden Jokowi h