Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah di depan mata, dan kampanye telah mulai terlihat di mana-mana. Padahal banyak pihak yang menyerukan agar Presiden Joko Widodo menundanya, untuk mencegah penyebaran virus corona.
 |
| Presiden Joko Widodo. |
Kritikan pun dilayangkan kepada pemerintah, salah satunya oleh Amir Hamzah yang merupakan pengamat kebijakan publik.
Ia mengatakan bahwa, ada dugaan jika presiden Jokowi dikendalikan taipan. Hal ini semakin menguat, setelah memutuskan untuk tidak menunda Pilkada 2020 yang dilakukan secara serentak. Meskipun mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak.
"Presiden Jokowi melalui Jubir Fadjoel Rachman menolak Pilkada 2020 karena ada kepentingan taipan dari masing-masing calon kepala daerah. Taipan ini diduga mengendalikan Jokowi,” katanya sebagaimana dikutip Gerakan Oposisi dari ID Today seperti dilansir suaranasional, Senin (21/9/2020).
Presiden Jokowi Tidak Indahkan Pendapat Organisasi Islam
Amir Hamzah mengatakan bahwa, presiden Jokowi harus memperhatikan pendapat dari organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
"Harusnya Pak Jokowi berterima kasih kepada NU, Muhammadiyah dan Pak Gatot Nurmantyo yang mengingatkan Jokowi agar tidak melanggar konstitusi dengan menunda Pilkada 2020," ucap Amir Hamzah.
Amir Hamzah telah menegaskan, jika Jokowi bisa saja melanggar konstitusi karena membiarkan rakyat berpotensi terinfeksi virus corona. Hal ini diakibatkan oleh pelaksanaan Pilkada 2020 tersebut.
"Yang diatur dalam konstitusi itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang menjadi dasar konstitusi untuk menunda Pilkada 2020 di saat Covid-19," tambahnya.
Amir Hamzah bahkan menyebtkan, jika Pilkada 2020 akan berpotensi menjangkit 34 juta jiwa penduduk. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh tim riset di LP3ES.
"Ini sangat berbahaya, Presiden Jokowi harus memikirkan kesehatan rakyat daripada kepentingan taipan," tegasnya.
Komentar
Posting Komentar