Gerakan Oposisi

Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja telah disahkan, namun menjadi polemik di masyarakat. UU Ciptaker ini disebut hanya menguntungkan para pengusaha dan penguasa di negeri ini. Demo Omnibus Law. Gambar: viva.co.id Bahkan Hotman Paris menyebutkan ini adalah ladang uang, " This is money " ucapnya. Tidak hanya Hotman saja Para akademisi yang terdiri dari guru besar , dekan dan ratusan dosen menolaknya. Baca Juga:  Tolak Tunda Pilkada, Amir Hamzah: Taipan Kendalikan Jokowi Omnibus Law Buru-buru Disahkan Sarat Kepentingan Sekitar puluhan guru besar dan dosen perguruan tinggi menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Ciptaker. Menurut Guru Besar Hukum Unpad, Susi Dwi Harijanti membacakan sikap mereka secara virtual pada hari Rabu, 7 Oktober 2020. Mereka melihat banyak penyimpangan dalam proses pembahasan UU Ciptaker.  Selain Guru Besar Unpad, Guru Besar Hukum UGM Eddy Hiariej, Maria Sri Wulan Sumardjono dan Zainal Arifin Mochtar juga menolak UU Ciptaker. Berikut pernyataan si

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah di depan mata, dan kampanye telah mulai terlihat di mana-mana. Padahal banyak pihak yang menyerukan agar Presiden Joko Widodo menundanya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo. Kritikan pun dilayangkan kepada pemerintah, salah satunya oleh Amir Hamzah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Ia mengatakan bahwa, ada dugaan jika presiden Jokowi dikendalikan taipan. Hal ini semakin menguat, setelah memutuskan untuk tidak menunda Pilkada 2020 yang dilakukan secara serentak. Meskipun mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. "Presiden Jokowi melalui Jubir Fadjoel Rachman menolak Pilkada 2020 karena ada kepentingan taipan dari masing-masing calon kepala daerah. Taipan ini diduga mengendalikan Jokowi,” katanya sebagaimana dikutip Gerakan Oposisi dari ID Today seperti dilansir suaranasional, Senin (21/9/2020). Presiden Jokowi Tidak Indahkan Pendapat Organisasi Islam Amir Hamzah mengatakan bahwa, presiden Jokowi h