Gerakan Oposisi

Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law disebut-sebut draftnya belum final, meskipun sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tentu menarik perhatian banyak pihak, termasuk Rocky Gerung yang merupakan slh satu kritikus bagi pemerintah. Dalam kanal Youtube resminya, Rocky Gerung Official, mengatakan jika pemerintah harus jujur memang Omnibus Law belum siap. Apalagi Presiden Jokowi melakukan rapat dengan kepala daerah, yang mengharuskan mereka membantu Presiden memsosialisasikan Omnibus Law. Padahal, naskahnya saja belum siap ungkap Rocky, lantas bagaimana pemerintah daerah atau gubernus mensosialisasikan kepada rakyatnya. Rocky Gerung yang diwawancarai Forum News Network mengatakan, seharusnya Presiden menjelaskan kepada rakyatnya sebelum disahkan. Baca Juga:  Rapat Omnibus Law, Anies Disuruh Diam oleh Jokowi, RK dan Ganjar Boleh Bicara Bagaimana komentar Rocky Gerung tentang Omnibus Law? Berikut videonya untuk Anda.

Undang Undang Cipta Kerja dibahas daam rapat oleh Presiden Jokowi dengan para Gubernur, termasuk Anies Baswedan , Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo. Namun dikutip Gerakan Oposisi dari Tempo.co, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak diberikan kesempatan berbicara sama sekali oleh Jokowi. Padahal, demontrasi menolak Omnibus Law yang dilakukan mahasiswa dan buruh ini terkonsentrasi di Jakarta hingga menyulut kerusuhan. Sebelumnya diberitakan, jika Anies Baswedan akan menyampaikan tuntutan pendemo ke pihak terkait termasuk Presiden Jokowi yang memang ingin buru-buru mengesahkannya. Baca Juga:  Jokowi Buru-buru Sahkan Omnibus Law, Didemo, Anies Baswedan yang Tenangkan Tetapi, dalam rapat antara para Gubernur dan Presiden yang dilakukan pada Jumat, 9 Oktober 2020 cukup mengecewakan. Dimana Anies Baswedan tidak bisa menyampaikan keterangan apapun kepada Presiden. "Karena pesannya seperti itu kami jadi tidak bisa menyampaikan keterangan apapun," kata Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung meninjau perbaikan fasilitas umum yang dirusak pendemo, saat menolak Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law . Anies Baswedan tinjau langsung perbaikan fasilitas umum. Tidak seperti Risma yang memarahi pendemo habis-habisan sambil menangis, Anies justru menenangkan para pendemo. Dan meskipun banyak fasilitas umum dirusak, Anies justru tidak marah-marah justru memperbaiki dengan cepat. Bagaimana pun, sebagai seorang pemimpin bukan amarah atau emosi yang harus diluapkan. Mereka harus bisa bersikap tenang namun menenangkan. Karena pembangunan sebuah kota berasal dari dana rakyat, bukan kantong pribadi seorang Gubernur atau Wali Kota. Baca Juga:  Jokowi Buru-buru Sahkan Omnibus Law, Didemo, Anies Baswedan yang Tenangkan Anies Baswedan Apresiasi Jajarannya dalam Perbaikan Fasilitas Umum Dalam unggahan di akun Instagramnya, Anies Baswedan memberikan apresiasi kepada para petugas dan jajarannya. Berikut Gerakan Oposisi kutip tulisannya: "

Aksi demontrasi menolak Undang Undang Cipta Kerja atau Omnimbus Law di Ibu Kota diikuti beragam elemen. Mulai dari buruh, anak STM, warga hingga mahasiswa berpadu menyuarakan penolakan tersebut. TNI bantu pulangkan pendemo. Meskipun di beberapa lokasi terjadi kerusuhan, ada sosok keamanan yang patut diapresiasi yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di dalam beberapa tempat terlihat jika para tentara ini justru bersikap 'bersahabat' terhadap pendemo. Bahkan mereka kerap membantu meredakan ketegangan yang terjadi antara polisi dan pendemo. Sikap TNI ini banyak menuai kekaguman dari warganet, termasuk saat mereka membantu rekan-rekan mahasiswa pulang dengan truk dinasnya. Baca Juga:  Jokowi Buru-buru Sahkan Omnibus Law, Didemo, Anies Baswedan yang Tenangkan TNI Bantu Pulangkan Pendemo Dikutip Gerakan Oposisi dalam akun Puspen TNI di Instagram, terlihat prajurit TNI dari korps marinir Angkatan Laut membantu mahasiswa naik ke truk dinas. "Prajurit TNI mengantar adik-adi

Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah salah satu keinginan Presiden Joko Widodo , maka tidak heran jika disahkan tengah malam. Layaknya banyak kisah dari dari Presiden RI ini yang dilakukan tengah malam. Anies Baswedan. sumber: Warta Kota Namun nyatanya, Omnibus Law justru membuat kegaduhan di tengah pandemi yang kita alami. Bahkan dokter Tirta mengecam pengesahan yang dilakukan tengah malam tersebut dalam acara Indonesia Lawyer Club, di mana ujung-ujungnya ia dan rekan tenaga medis yang harus stand by. Sementara setelah disahkan dan demo terjadi di mana-mana, Presiden Jokowi justru melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk berziarah. Padahal, demo yang terjadi besar-besaran tersebut harusnya ditenangkan presiden. Baca Juga:  Tolak Tunda Pilkada, Amir Hamzah: Taipan Kendalikan Jokowi Anies Baswedan Turun Tangan Tenangkan Warga Dikutip Gerakan Opisisi dari VIVA.co.id, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan datang menemui para massa dalam aksi demonstran

Omnibus Law atau Undang Undang Cipta Kerja telah disahkan, namun menjadi polemik di masyarakat. UU Ciptaker ini disebut hanya menguntungkan para pengusaha dan penguasa di negeri ini. Demo Omnibus Law. Gambar: viva.co.id Bahkan Hotman Paris menyebutkan ini adalah ladang uang, " This is money " ucapnya. Tidak hanya Hotman saja Para akademisi yang terdiri dari guru besar , dekan dan ratusan dosen menolaknya. Baca Juga:  Tolak Tunda Pilkada, Amir Hamzah: Taipan Kendalikan Jokowi Omnibus Law Buru-buru Disahkan Sarat Kepentingan Sekitar puluhan guru besar dan dosen perguruan tinggi menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Ciptaker. Menurut Guru Besar Hukum Unpad, Susi Dwi Harijanti membacakan sikap mereka secara virtual pada hari Rabu, 7 Oktober 2020. Mereka melihat banyak penyimpangan dalam proses pembahasan UU Ciptaker.  Selain Guru Besar Unpad, Guru Besar Hukum UGM Eddy Hiariej, Maria Sri Wulan Sumardjono dan Zainal Arifin Mochtar juga menolak UU Ciptaker. Berikut pernyataan si

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah di depan mata, dan kampanye telah mulai terlihat di mana-mana. Padahal banyak pihak yang menyerukan agar Presiden Joko Widodo menundanya, untuk mencegah penyebaran virus corona. Presiden Joko Widodo. Kritikan pun dilayangkan kepada pemerintah, salah satunya oleh Amir Hamzah yang merupakan pengamat kebijakan publik. Ia mengatakan bahwa, ada dugaan jika presiden Jokowi dikendalikan taipan. Hal ini semakin menguat, setelah memutuskan untuk tidak menunda Pilkada 2020 yang dilakukan secara serentak. Meskipun mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. "Presiden Jokowi melalui Jubir Fadjoel Rachman menolak Pilkada 2020 karena ada kepentingan taipan dari masing-masing calon kepala daerah. Taipan ini diduga mengendalikan Jokowi,” katanya sebagaimana dikutip Gerakan Oposisi dari ID Today seperti dilansir suaranasional, Senin (21/9/2020). Presiden Jokowi Tidak Indahkan Pendapat Organisasi Islam Amir Hamzah mengatakan bahwa, presiden Jokowi h